Tentang Sekolah Demokrasi Jeneponto
Program ini dilaksanakan oleh Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Makassar atas dukungan Komunitas Indonesia untuk
Demokrasi [KID]. Program ini berlangsung selama 1 tahun (2009).
Program Sekolah Demokrasi ini adalah bagian dari penguatan demokrasi ditingkat lokal menuju demokrasi yang lebih kuat dan lebih
substantif. proses SDJ ini dilakukan dengan model pembelajaran dalam kelas dan praktek demokrasi diluar kelas selama 1 tahun.
News Letter
Terbit sekali dalam setiap dua bulan. Diterbitkan oleh LAPAR Sulsel kerjasama KID Jakarta sebagai media pendidikan dan penguatan demokrasi, khususnya di Jeneponto. Redaksi menerima berbagai tulisan berupa artikel/opini atau laporan yang terkait demokratisasi dan aspek sosial-ekonomi-politik-budaya/agama di Jeneponto. Tulisan diketik spasi satu maksimal 2 halaman kuarto. Redaksi juga menerima tulisan dalam bentuk tulisan tangan dengan ketentuan mudah di baca. Redaksi berhak mengedit setiap tulisan sejauh tak mengubah substansinya.
More Link's
Program ini dilaksanakan oleh Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Makassar atas dukungan Komunitas Indonesia untuk
Demokrasi [KID]. Program ini berlangsung selama 1 tahun (2009).
Program Sekolah Demokrasi ini adalah bagian dari penguatan demokrasi ditingkat lokal menuju demokrasi yang lebih kuat dan lebih
substantif. proses SDJ ini dilakukan dengan model pembelajaran dalam kelas dan praktek demokrasi diluar kelas selama 1 tahun.
News Letter
Terbit sekali dalam setiap dua bulan. Diterbitkan oleh LAPAR Sulsel kerjasama KID Jakarta sebagai media pendidikan dan penguatan demokrasi, khususnya di Jeneponto. Redaksi menerima berbagai tulisan berupa artikel/opini atau laporan yang terkait demokratisasi dan aspek sosial-ekonomi-politik-budaya/agama di Jeneponto. Tulisan diketik spasi satu maksimal 2 halaman kuarto. Redaksi juga menerima tulisan dalam bentuk tulisan tangan dengan ketentuan mudah di baca. Redaksi berhak mengedit setiap tulisan sejauh tak mengubah substansinya.
More Link's
BERITA TERKINI
21 Januari 2010
Tunjangan Januari Belum Dibayar
BONTOSUNGGU -- Ada saja tingkah wakil rakyat di DPRD Jeneponto. Tunjangannya belum sebulan mulur dibayar, mereka mengancam tidak akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010.
Tunjangan yang belum dibayarkan Sekretariat DPRD adalah tunjangan Januari 2010 senilai Rp 350 juta yang berasal dari tunjangan keluarga, jabatan, fungsional, perumahan, umum, beras, dan tunjangan khusus anggota dewan.
"Dari total tunjangan itu, setiap anggota dewan berhak menerima tunjangan Rp 10 juta per bulan. Saya tidak habis pikir, kenapa sampai saat ini tunjangan kita belum dibayarkan," protes Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jeneponto, H Bakri Machmud, Jumat 15 Januari.
Bakri menilai, belum dibayarnya tunjangan anggota DPRD membuktikan lemahnya manajemen keuangan eksekutif. Terutama dalam mengelola anggaran.
"Segi kewajiban telah kami dilaksanakan sebaik mungkin, namun harus setimpal dengan pembayaran hak kami. Harusnya, pada tanggal baru hak kami juga dibayarkan," tegas Bakri Machmud.
Legislator Partai Demokrat ini mengancam, bila tunjangan tersebut tidak dibayar hingga pekan depan, mereka akan memperlambat pembahasan RAPBD 2010.
Sekretaris DPRD Jeneponto, Ginawati Padelengi yang dikonfirmasi, mengaku pihaknya telah mengajukan pembayaran tunjangan anggota legislatif kepada bagian keuangan. Hanya, kata dia, sebelum disetujui, pihaknya dihubungi Bupati Jeneponto, Radjamilo agar menelaah baik-baik pembayaran tersebut. Upayakan mengikuti regulasi yang ada.
"Artinya, untuk pembayaran tunjangan anggota legislatif harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu saja permintaan bupati yang kami telaah untuk disampaikan kepada anggota dewan," jelasnya.
Menurut Ginawati, hingga saat ini regulasi terkait tunjangan bagi anggota DPRD masih dalam kajian. Sehingga, pihaknya belum berani membayar tunjangan tersebut. Pembayaran, kata dia, akan dilakukan bila regulasinya telah jelas. "Jadi aturan itu sementara dalam kajian. Bila aturannya sudah jelas, maka tunjangan anggota legislatif kita bayarkan," tambahnya.
Ginawati menambahkan, untuk membayar tunjangan DPRD harus penuh kehati-hatian, karena tunjangan berbeda dengan gaji.
WACANA DEMOKRASI LOKAL
23 Desember 2009
ADD Terancam Hangus…Bontosunggu.. Belasan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Jeneponto, mengadu ke Dewan, selasa, 22 desember 2009 para Kades di Butta Turatea ini menyampaikan tuntutan agar pemkab Jeneponto mencairkan anggaran ADD ...
[selengkapnya]
[selengkapnya]
JENEPONTO'TA
16 Januari 2010
Tunjangan Januari Belum Dibayar
BONTOSUNGGU -- Ada saja tingkah wakil rakyat di DPRD Jeneponto. Tunjangannya belum sebulan mulur dibayar, mereka mengancam tidak akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010.
Tunjangan yang belum dibayarkan ...
[selengkapnya]
BONTOSUNGGU -- Ada saja tingkah wakil rakyat di DPRD Jeneponto. Tunjangannya belum sebulan mulur dibayar, mereka mengancam tidak akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010.
Tunjangan yang belum dibayarkan ...
[selengkapnya]
ARTIKEL - ARTIKEL
02 Desember 2009
Peran perempuan dalam ruang public masyarakat Jeneponto masih sangat sempit, mereka masih beranggapan bahwa perempuan hanya sebatas mengurus suami, anak dan keluarga, hal ini di akibatkan oleh masih rendahnya pendidikan yang dianut oleh orang tua dan dia (perempuan) sendiri, yang kedua adalah peran ...
[selengkapnya]
[selengkapnya]